Blak-blakan Bahas Politik Muhammadiyah Bersama Muhammad Mirdasy, Ketua LHKP PWM Jawa Timur – Laporan kontributor sinarmu.co
Sinarmu.co – Giat Capacity Building Ideopolitor PDM Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan di Aula Agromulia Prigen Sabtu malam (3/2), semakin ‘memanas’. Hal itu menyusul pembahasan sesi politik yang dibawakan oleh Muhammad Mirdasy menarik untuk diikuti.
Terbukti, sejak dipersilahkan sebagai narasumber pukul 21.00 waktu setempat, hingga dua jam berselang, para peserta masih melek dan malah semakin bersemangat. Forum menjadi menarik karena menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, peserta menginginkan jawaban terkait sikap politik Muhammadiyah.
Ketua LHKP PWM Jawa Timur itu mengawali materinya dengan menyebut khittah Muhammadiyah terkait politik. Ia mengutip bahwa Muhammadiyah membebaskan kadernya untuk berpartisipasi di politik praktis melalui partai politik. Kata kuncinya, kata Mirdasy, adalah dibebaskan dan partai politik manapun.
“Tapi kenyataannya, jika kader Muhammadiyah itu aktif berpartisipasi di partai politik yang kurang disukai oleh kebanyakan warga Muhammadiyah, akan dihujat. Padahal bebas, lho..” jelas mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah itu.
Baca juga : Cabang dan Ranting Muhamadiyah Itu Adalah Ujung Tombak, Jangan Sampai Tumpul!
Ia melanjutkan, di dalam politik mengenal yang namanya keberpihakan. Mengenal yang namanya like and dislike, suka dan tidak suka. Siapa yang nantinya jadi, dia memiliki hak penuh untuk memilih siapa yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak mendukung, maka tidak akan jadi apa-apa. Ini kenyataannya, jelas Mirdasy.
“Disinilah saya (terkadang) jengkel dengan warga Muhammadiyah,” katanya. Saat masa kampanye mereka seolah-olah tidak mau berkomunikasi menitipkan aspirasi dan tak acuh terhadap calon-calon yang dinilai masuk kriteria dan berpotensi. Namun ketika nanti calon tersebut jadi, mereka mendekat dan seterusnya.
Padahal yang namanya politik itu membutuhkan siyasah, atau banyak cara, banyak strategi. Maka cara-cara dan strategi yang baik itu perlu kita jalankan dan kedepankan. Ada lima model organisasi dalam berpolitik. Pertama, apatis tidak aktif dan tidak peduli karena merasa tidak perlu. Kedua, mendukung partai politik tertentu secara terang-terangan.
Blak-blakan | Diaspora dan Satu Dapil Satu Kader
Ketiga, membebaskan kadernya untuk bersaing dalam politik praktis secara bebas, poin ini memungkinkan antar kader saling ‘membunuh’ di daerah pilih tertentu yang sama. Keempat allocative politic, hal itu seperti yang disampaikan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsudin. Yaitu dengan mendiasporakan kader-kader bangsa terbaik di partai politik, sehingga ke depan bisa memberi kontribusi.
Terakhir, adalah model yang tengah diperjuangkan tim jihad politik Muhammadiyah (Jipolmu) saat ini, yaitu satu dapil satu kader. Menurut Mirdasy, ini adalah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, dapat lebih terukur dan reachable.
Namun demikian, ia mengungkapkan, meski yang dilakukan Jipolmu sudah sesuai dengan amanat Muktamar 48 di Solo dan amanat hasil Rakernas LHKP di Yogyakarta, keputusan tersebut bukan tanpa tantangan. Mengingat betapa sangat dinamis jihad politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah di berbagai daerah.
Ia berpesan, kriteria calon yang dapat dipilih warga Muhammadiyah adalah, pertama ia yang merupakan figur dari persyarikatan, asli wong (orang) Muhammadiyah, katanya. Kedua, Mereka yang mampu berkomitmen kepada Muhammadiyah, artinya bisa jadi mereka memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah meskipun bukan anggota Muhammadiyah. Terakhir adalah mereka yang kiranya memiliki potensi kemenangan, elektabilitasnya tinggi dan berpeluang menang.
Sebagai closing dari penyampaiannya, Mirdasy mengatakan bahwa politik adalah salah satu jalan dakwah Islam, sebagaimana nabi Muhammad saw juga berdakwah dengan politik, bersiyasah. Ingat, dalam pemilu, yang kita menangkan bukan orang-orangnya, tapi Persyarikatan, pungkasnya.
